Uncategorized

Membaca Konstruksi Simbolik (Part II)

edisi kedua

simbolik konstruksi

Independensi

Jika mempelajari tindakan-tindakan politik Jokowi pada rentang yg relatif panjang, sebetulnya sulit buat mengungkapkan figur kepemimpinannya mudah dikendalikan oleh partai politik. Independensinya pada merogoh langkah politik dan kebijakan, merupakan sisi yg justru melambungkan namanya. Namun, independensi itu sepertinya harus diuji lewat penunjukan Prasetyo menjadi Jaksa Agung & pemilihan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon Kepala Polisi Republik Indonesia.

Prasetyo adalah politisi Partai Nasdem. Ia menduduki posisi Jaksa Agung, mengalahkan nominasi sejumlah kandidat dari kejaksaan, Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta figur lain di luar parpol. Tetapi, penunjukannya menimbulkan polemik adanya kepentingan partai dalam mengatur kasus aturan.

Polemik terbesar merupakan langkah Presiden pada pemilihan calon Kapolri. Rencana penggantian Jenderal Polisi Sutarman yg baru akan pensiun dalam Oktober 2015, relatif menimbulkan tanda tanya. Terlebih, waktu kemudian Presiden mengusulkan Budi Gunawan, mantan ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri, menjadi calon tunggal Kapolri kepada DPR tanpa melewati penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah KPK yg lalu menjadikan Budi sebagai tersangka korupsi, tiga hari selesainya diusulkan sang Presiden, menyebabkan polemik berkepanjangan, terlebih waktu kemudian DPR meloloskan Budi menurut uji kelayakan & kepatutan sebagai calon ketua Polri.

Apabila dicermati menurut latar belakang Budi yg lebih dekat kepada figur Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, maka diduga ada kepentingan partai & rezim pada penunjukan ketua Polri.

 

Sebagaimana diketahui, baik pada rezim pemerintahan Megawati juga rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pernah muncul problem yg belum seluruhnya tuntas sampai waktu ini. Saat pemerintahan Megawati, terdapat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sementara itu, di pemerintahan Yudhoyono, ada dilema terkait hadiah dana talangan buat Bank Century serta perkara Hambalang. Kepala Polisi Republik Indonesia sebagai jabatan yang strategis buat turut memilih arah penuntasan perkara-masalah itu.

Meski demikian, kepolisian tidak bisa berdiri sendiri. Ada pilar hukum lainnya misalnya KPK & kejaksaan. Selama ini, KPK menjadi lembaga yang dievaluasi baik oleh 88,5 persen responden survei. Dengan tingkat agama yg sebesar itu, nyaris sulit memberi efek dalam independensi KPK, kecuali forum ini melakukan blunder sendiri.

Akhirnya, jika yang ditinjau adalah upaya rekonstruksi pada tatanan kelembagaan, menarik melihat yg ditulis Jokowi di laman Facebook-nya, “Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pangastuti‚Ķ,” Makna dari kalimat ini adalah segala sifat keras hati, picik, & angkara marah, hanya sanggup dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati, dan tabah.

Kalimat di laman Facebook-nya itu, patut diduga citra dari upaya Jokowi buat menunda ego kelembagaan seperti yang tengah terjadi antara Polisi Republik Indonesia & KPK. Dengan langkah itu, lebih gampang bagi Jokowi buat mengonstruksikan visinya.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close